Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). UU Arbitrase mendefinisikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase yang dibuat secara tertulis pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa dari pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase dan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Berbagai perselisihan di sektor komersial dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pihak lebih memilih forum arbitrase daripada pengadilan negeri untuk menyelesaikan persengketaan. Keuntungan dari arbitrase antara lain adalah prinsip dasar yang mengutamakan penyelesaian secara win-win solution, sifatnya yang tertutup, terbukanya kesempatan para pihak untuk melanjutkan kerjasama, jangka waktu dan biaya yang terukur serta penunjukan arbiter yang kompeten untuk mendapatkan keputusan final dan mengikat.

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan strategi penanganan khusus untuk memastikan semua hak-hak dan kepentingan-kepentingan Anda akan dikemukakan, digali dan dipahami dengan baik oleh Arbiter yang memeriksa dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, keadilan dan kepatutan secara seimbang.

Menjalankan bisnis selalu merupakan hal yang sangat menantang. Pengusaha tidak cukup hanya dengan memiliki keterampilan bisnis tetapi juga kepekaan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang terkait dengan perusahaan yang berubah secara dinamis terkait dengan korporasi dan hukum. atau Corporate Legal Matters.

Corporate Legal Matters adalah seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan termasuk Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang pada dasarnya berkaitan dengan Masalah Hukum Korporasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian dijabarkan pada peraturan industri masing-masing.

Hukum Korporasi berisi ketentuan penting yang diperlukan untuk membangun dan mengelola sebuah perusahaan dengan benar, mulai dari persyaratan dan kebutuhan permodalan dan perizinan, persiapan pendirian badan usaha sampai kepada prosedur dalam melakukan aksi korporasi seperti penggabungan usaha, akuisisi, spin-off, dan sebagainya. Dalam mengelola perusahaan, ketentuan pada bagian kelima Undang-undang Cipta Kerja mengenai Perseroan Terbatas merupakan perangkat pedoman untuk merekam dokumen perusahaan, melakukan Rapat Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Luar Biasa serta pelaporan kewajiban, baik yang langsung terkait dengan peraturan mengenai Perseroan Terbatas maupun berdasarkan berbagai ketentuan dari lembaga terkait. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan dan pedoman yang ditetapkan akan menghambat pertumbuhan perusahaan disamping adanya resiko konsekuensi hukum yang harus dapat diantisipasi dengan baik atau dihindarkan melalui metode yang efektif dan terukur.

Kami akan mendukung Anda dalam meningkatkan efektifitas dan daya saing dalam setiap tindakan hukum yang Anda lakukan melalui advokat dan/atau konsultan kami yang berpengalaman dan memastikan kepentingan Anda akan dilindungi dengan baik.

Indonesia dikenal karena kekayaan alam dalam sumber energi, baik sumber daya terbarukan maupun yang berasal dari fosil. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sumber daya energi dan industri nasional yang berkelanjutan, sejak tahun 2001 Indonesia telah membuat amandemen besar dan mengeluarkan, antara lain, beberapa undang-undang dan ketentuan yaitu dari UU No.22 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2001 menjadi UU No.21 tentang Panas Bumi 2014 sebagaimana telah diperbaharui melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dianggap dapat menjadi solusi hukum dan peraturan yang berlaku di sektor energi terbarukan dan tidak terbarukan. Selain itu, terdapat juga UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga telah diperbaharui melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib memproses dan memurnikan produk tambang mentah di Indonesia dan dilarang untuk mengekspor tambang mineral dan produk batubara tanpa proses dan pemurnian.

Hukum dan ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas, telah diatur secara khusus dari hilir hingga ke hulu. Jasa pendampingan hukum kami akan membantu Anda memperoleh perspektif hukum yang jelas baik sebelum memasuki maupun dalam menjalankan sektor bisnis ini dengan daya saing yang kuat dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhindar dari keluhan atau sengketa hukum serta terjaganya kepentingan hukum Anda.

Di bidang kehutanan, kami dapat memberikan layanan berupa pemberian nasehat hukum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan izin operasi taman alam untuk memanfaatkan Hutan Tanaman Industri (HTI), izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di Hutan Alam.

Kami membantu klien untuk bersosialisasi dan membangun hubungan baik dengan masyarakat adat di sekitar hutan, menangani perselisihan dan konflik (konflik laten dan atau konflik nyata) yang timbul dari masyarakat adat, perselisihan antara pemegang hak guna usaha (HGU) karena tumpang tindih hak oleh mediasi atau negosiasi atau litigasi.

Kami juga menyarankan program pencegahan perselisihan untuk klien.